contoh peraturan daerah. Peoduk Hukum Daerah yang diselenggarakan oleh Unit Perancangan Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana pada tanggal 21-22 Maret 2017. contoh peraturan daerah

» INFO PENTING: Yth. TENTANG. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025. Peraturan Daerah; Peraturan Gubernur; Keputusan Gubernur; Peraturan Lain; Rancangan Peraturan; Web Link. Ketentuan Pasal 10 dihapus 5. Pengumuman. Namun begitu, perda menjadi salah satu elemen dasar bagi pelaksanaan desentralisasi. A. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2021. Jenis Norma Peraturan Perundang-undangan 65 B. : Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan. Peraturan Daerah 18. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2008 Nomor 03); 28. Dasar Konstitusional Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan. go. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT yang baru. Tahun Terbit. Pembubaran 13. Pasal 19 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan tahun 2017. (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang materi muatannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Salah satu contoh peraturan daerah yang berisi mengenai kekhususan daerah adalah Qanun yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 3. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Intinya, terjadi dualisme mekanisme pengujian Perda. daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Perencanaan. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pencabutan Perda tersebut sebagai respon perkembangan serta perubahan kewenangan. Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan. 8 hlm. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, dengan perubahan sebagai berikut : 1. Dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat,. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); U U No 13 Tahun 1950; U U No 67 Tahun 1958; U U No 11 Tahun 2010; U U No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan U U No 9 Tahun 2015; U U No 5 Tahun 2017; PP No 16 Tahun 1976; PP. Desa Panggungharjo dengan luas 569,97 (lima ratus enam puluh Sembilan koma sembilan puluh tujuh) hektar. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud : 1. b. yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah" [2] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009, menentukan: "BHPP. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Pasal 23 Ayat (1) berbunyi, “Tempat umum,. Kepala daerah adalah Bupati/Walikota setempat; 4. Sampai saat ini, banyak peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang, peraturan daerah sampai dengan surat himbauan yang dikeluarkan oleh kepala daerah. PENDAHULUAN Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah. Judul. Penjelasan: 20 hlm. TAHUN ANGGARAN 2022 - KABUPATEN. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 b. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Bahkan hampir setiap bentuk negara di dunia memiliki peraturan ini guna menjaga kesetabilan hidup warga negaranya. PERATURAN DAERAH Tahun 2021 No 12. Spirit yang mendorong Perda ini adalah untuk mencari sumber pembiayaan Jul 30, 2017 · 6. Fungsi Peraturan Daerah 27 2. 2. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Provinsi b. Mereka berdiskusi dalam tiga panel membahas mengenai tata kelola peraturan perundang-undangan di NTB agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 6. Banyak peraturan yang. 3. Detail. 4. Bapak dan Ibu Kepala Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia. d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: (1) sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan (2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan. Ahli Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum UGM, Oce. : PERDA. Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 NomorSebagai contoh, Peraturan Daerah pada Perizinan di pertambangan, perikanan, kehutanan dan sektor lain ؛ f. Dalam keterangan pers tersebut, pemerintah mencabut sebanyak 3. tanggal 28 Desember 2010 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2002 bermasalah. daerah, yakni Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-Undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah di Indonesia yang selanjutnya yaitu UU no. HAS Natabaya (2006: 191) mengajukan dua usul untuk menyelesaikan dualisme itu. Kedudukan Peraturan Daerah 27 2. Penanggulangan Tuberkulosis. JUDUL Judul peraturan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan yang bersangkutan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA. Dasar hukum pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DENGAN. ABSTRAK: a. Adapun pendidikan dasar yang dimaksudkan. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat;. 17. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, dan jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, masih tetap berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebelum. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR. Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam. Terdapat beberapa jenis Peraturan daerah yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sementara secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) 47 / 2002. Sedangkan contoh peraturan daerah kabupaten yaitu Perda Kabupaten Badung 5/2013 tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Nama peraturan dibuat secara singkat yakni dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa, tetapi secara. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di. Selain itu,. Facebook. Daerah adalah Kabupaten Kolaka 2. Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 66), antara lain ketentuan Pasal 2 huruf. pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kesenian dan Kebudayaan Kota Bekasi 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 16. umum, peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, serta kebijakan fiskal nasional. 371, peraturan. PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang a. Peraturan daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah. 14. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 45) dicabut dan. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2020. 2. 2. Peraturan Daerah ini berisi mengenai ruang lingkup, fungsi dan sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mengenai pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. 1. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut. Peraturan Mengenai Pajak Daerah. 22, BN. Salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Daerah (Perda) (Pasal 7 ayat 1 poin g UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah T. Peraturan. Contoh Perda yang Pernah Diuji ke MA adalah Pasal 30 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur (“Perda Papua 6/2011”). Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 9). 22 tahun 1948. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 60 BAB VIII JENIS NORMA, PERUMUSAN NORMA, DAN BAHASA SERTA PERANCANGAN UNTUK PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN A. Sedangkan kebijakan daerah berdasarkan UU sebelumnya tidak begitu jelas (kabur), Penjelasan umum butir 7 UU No. 7. Oleh karena itu, di bawah ini penulis sampaikan beberapa contoh otonomi daerah di Indonesia yang dapat pembaca pelajar agar semakin memahami otonomi daerah seutuhnya. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban tentang Kerja Sama Daerah memiliki kelayakan secara akademik ? 2. iya7 iya7 20. Peraturan pemerintah sangatlah penting dikeluarkan apabila ada kebutuhan-kebutuhan mendesak. 2. Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - Kumpulan Peraturan Pusat dan. Latar Belakang. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH dan WALIKOTA PRABUMULIH MEMUTUSKAN: Menetapkan :. a. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020. Kementerian Dalam Negeri Indonesia menegaskan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan semua warga negara harus mendapatkan perlakukan yang sama. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas. 9 Keberadaan Perda dalam penyelenggaraanPeraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. KOMPAS. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, dan di antara angka 53 dan angka 54 disisipkan 5 (lima) angka. 814 Peraturan Peraturan Lainnya Lihat Semua Peraturan PERMENKUMHAM Daftar Peraturan Menteri Hukum dan HAM Terbaru. Pasal 1Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pasal 2 Pendapatan Daerah Pasal 3 Belanja Daerah Pasal 4 Pembiayaan Daerah Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari. 3. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Seperti. Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Pemanfaatan, Pengendalian, Pemeliharaan, Dumping, Sampah, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Sistem Informasi,. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (“Perda Kota Depok 13/2013”) 2. Pengumuman. Ketentuan peralihan; 6. 8. Tentang. 8 Contoh Peraturan Pemerintah (PP) Pusat di Indonesia. 4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2,Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati. 2019. RANCANGAN PERATURAN DAERAH. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. 32 tahun 2004 disebutkan bahwa kebijakan daerahPeraturan Daerah adalah sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. peraturan daerah. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota); dan f. PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Penjelasan : 35 hlm. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan dan pendokumentasian. Tweet on Twitter. Peraturan Mengenai Pajak Daerah. Peraturan mengenai pajak ini penting untuk. Status: Berlaku. ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Jun 13, 2022 · 8 Contoh Peraturan Pemerintah (PP) Pusat di Indonesia. 18; Tutup. 5. perda 03 tahun 2001 tentang perubahan retribusi terminal (33. Peme ri ntah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah. Kewenangan membentuk perda merupakan implementasi. Salah satu yang lembaga yang sering menyoroti Perda diskriminatif ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 1. Pendaftaran PPPK Guru ini telah dibuka sejak 20 September 2023 dan akan berakhir pada 9 Oktober 2023. 23 tahun 2014). 3. 2. a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Malang sebagai jasa dengan pelayanan yang bertaraf. Baca juga: 20 Contoh Soal UTS Biologi Kelas 12 Semester 1 Kurikulum Merdeka dan Kunci Jawaban. SEMARANG - Lima Peraturan Daerah (Perda) resmi dicabut dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jateng, Senin (27/5/2019). Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 . : Bali (Provinsi) Singkatan Jenis: PERDA: Tempat Penetapan: Bali: Tanggal Penetapan: 28 January 2021: Tanggal Pengundangan: 28 January 2021:. Oct 26, 2021 · Pembentukan peraturan daerah dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Jenis Norma Peraturan Perundang-undangan 65 B. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2017. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. UU No. 22; Tutup. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.